UMUM

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

JURU WARTA ONLINE

Astaga!!! Perjudian Modus Tembak Ikan Resahkan Warga Martubung

MEDAN, JWO- Praktik judi berkedok warnet makin berserak di Kota Medan. Petugas kepolisian ditengarai melakukan pembiaran, sehingga penyaki...

Header Ads

VIDEO

NASIONAL

KRIMINAL

POLITIK & HUKUM

DAERAH

OLAHRAGA

KESEHATAN

Astaga!!! Perjudian Modus Tembak Ikan Resahkan Warga Martubung

MEDAN, JWO- Praktik judi berkedok warnet makin berserak di Kota Medan. Petugas kepolisian ditengarai melakukan pembiaran, sehingga penyakit masyarakat ini bagai wabah dan korbannya semakin meluas, Jumat (15/2/2019).

Informasi yang dihimpun, lokasi perjudian terdapat di kawasan Martubung, Jalan KL Yos Sudarso Km 13, tepatnya di depan SPBU Martubung. Lalu, judi berkedok warnet juga ada di kawasan Marelan, Pasar Satu Tengah.

Anggota DPRD Medan M Nasir menilai, pihak kepolisian kurang tanggap melaksanakan peranannya melakukan pengamanan terhadap masyarakat. Padahal dampak pembiaran ini menimbulkan berbagai permasalahan dan akan menambah pekerjaan rumah bagi petugas kepolisian.

"Karena judi ini akan berdampak pada berbagai tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, peredaran narkoba dan juga berdampak pada rumah tangga," kata Nasir, Kamis (14/2/2019).

Sekretaris Komisi A DPRD Medan yang membidangi pemerintahan ini, juga meminta agar polisi segera tanggap menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dimana menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) pada April 2019 nanti, harusnya berbagai pengamanan dilakukan pihak kepolisian. Termasuk memberantas praktik perjudian berkedok warnet.

"Jangan dibiarkan praktik perjudian ini, polisi harus segera memberantasnya. Saya dapat info, judi tembak ikan di Martubung itu pindahan dari Jalan Platina. Karena diributi warga, lokasi judinya pun pindah. Hal ini harus segera ditanggapi serius oleh pihak kepolisian,'' tukas politisi PKS ini.

Dia juga menambahkan tak tertutup kemungkinan, judi ini juga sudah makin meluas tak hanya di kawasan Medan Utara, namun juga di kawasan lainnya di Kota Medan.

Legislator Medan Utara ini mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan turut berperan melakukan pengamanan terhadap masyarakat, dan selalu berkordinasi dengan pihak kepolisian.

"Judi itu bukan hanya toto gelap (togel) saja yang ditangkap, tapi yang berkedok permainan seperti judi tembak ikan itu juga perlu diberantas. Mereka membeli koin, lalu memulai permainan menembaki ikan. Trus, koin yang dimenangkan bisa diuangkan. Itu kan juga bentuk perjudian," tegas Nasir seraya meminta pihak kepolisian menindak tegas segala bentuk perjudian.(Tim)

Maling Motor di Kantor Jasa Raharja Bonyok Dihajar Massa

MEDAN, JWO- Dedek Iskandar (32) warga Tembung bonyok dihajar massa lantaran nekat mencuri motor Honda Megapro BK 3421 PAP milik Ardiansyah (21) di Jalan Gatot Subroto tepatnya di kantor Jasa Raharja, Rabu (13/2/2019).

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut bermula ketika seorang security melihat pelaku sedang berada di parkiran motor dengan gelagat yang mencurigakan.

Saat dipantau, ternyata pelaku tengah berusaha membawa kabur sepeda motor milik korban. Melihat hal itu, sang security pun berteriak "Maling...Maling..."

Warga sekitar yang mendengar teriakkan itu langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Dalam waktu singkat, warga berhasil meringkus pelaku. Tanpa aba-aba, warga pun beramai-ramai menghajar pelaku hingga babak belur.

Kapolsek Medan Helvetia Kompol Trila Murni ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan tentang adanya kejadian tersebut.

"Benar, pelaku sudah kita amankan di mako," ungkapnya.

Kapolsek menjelaskan bahwa dari pengakuan tersangka, sebelum beraksi ia memantau kondisi dan situasi di lokasi kejadian.

"Pelaku mencongkel kunci kontak korban dengan menggunakan kunci letter T," jelasnya.

Mantan Wakasat Lantas Polrestabes Medan ini menyebutkan bahwa pelaku menjalankan aksinya seorang diri yang baru pertama kalinya.

"Pelaku dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara," kata Kapolsek.(Riz)

Sekwan Kabupaten Taput Menghindari Konfirmasi Wartawan Online “Dana Reses DRPR Tahun 2017 Rp 2,1 Miliar Bermasalah”


(Ruang Kerja Sekwan DPRD Taput Terlihat Kosong)

Kabupaten Tapanuli Utara, Juru Warta Online

Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tapanuli Utara terkuak kepublik, anggaran APBD mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 diduga menjadi sorotan. Hingga mengundang perhatian pemerhati masyarakat akan kinerja beberapa satker di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara dalam kurung waktu empat tahun ini.

Lemahnya kinerja pihak Satker Pemkab Taput itu diduga karena sistem pengawasan sangat lemah, hingga mengakibatkan dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi berulang-ulang, hingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah mencapai puluhan miliaran rupiah.

Terjadinya dugaan tindak pidana itu dikatakan salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan” diakibatkan lemahnya SDM Pejabat, Pengawasan dan Penegakan Hukum didaerah Kabupaten Taput selama beberapa tahun ini. Sehingga prilaku para koruptor didaerah ini menjadi bebas meraup keuntungan dari dana APBD Kabupaten Taput.
Prilaku itu diduga sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, kelompoknya semata dan disusun sangat rapi, hingga program sampai pelaksanaanya terlihat baik dan nyata. Namun cara tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya terbongkar juga. Salah satu permasalahan itu terkait dengan penggunaan Dana Reses DPRD Taput tahun 2017 yang realisasi anggarannya sebesar Rp 2,1 miliar digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja masa reses anggota DPRD ke daerah pemilihan (dapil).

Untuk menelusuri permasalahan dugaan korupsi itu, TIM awak media mencoba berulangkali melakukan konfirmasi pada pihak Sekwan, namun keterangan didapat pada salah seorang pegawai Kabag Umum Sekwan yang tidak ingin namanya disebut, menerangkan bahwa Sekwan berada diluar kantor dan sampai berita ini dimuat Pihak Sekwan belum bisa memberikan jawaban konfirmasi atas dugaan korupsi pelaksanaan Dana Reses DPRD Taput itu. (13/2)

Kasus dugaan korupsi itu mencapai ratusan juta rupiah, hal utu menyangkut kegiatan reses anggota DPRD Taput yang dilaksanakan tiga tahap di lima dapil,  Kegiatan reses tahap I dilaksanakan tanggal 10 s.d 22 Mei 2017, kegiatan reses tahap II dilaksanakan tanggal 23 s.d 30 Agustus 2017, dan kegiatan reses tahap III dilaksanakan tanggal 19 s.d 26 Desember 2017.(TIM)

Danramil 14/ Dolok Merawan, Kapten inf. Jaswadi Barus "Ibu Persit Ranting 15 Tidak Di Benarkan Menjadi Tim Sukses"


Dolok Merawan,JWO
Kegiatan Arisan Koramil Dolok Merawan Danramil 14/ Dolok Merawan, Kapten inf. Jaswadi Barus,memberikan arahan khususnya kepada ibu persit Ranting 15/ Dolok Merawan Minggu (10/02/2019) di Kantor Koramil 14/Dlk Merawan.

Dalam arahannya Danramil menyampaikan " Untuk ibu persit Ranting 15 Tidak di benarkan untuk menjadi Tim Sukses dari salah satu kandidat maupun Capres dan Cawapres demi menjaga Netralitas TNI - AD.Ibu persit juga harus bisa menjaga kehormatan diri dan kehormatan Suaminya,dan berhati hati bila fose dalam ber fhoto dan mengupload dalam media sosial, karena satu fhoto dapat diartikan seribu makna oleh netizen " tegasnya.

Kapten inf. Jaswadi Barus, menambahkan
" Agar senantiasa menjaga kesehatan dan perhatikan tingkah laku anak anak dalam bermain di media sosial, jangan sampai terpengaruh dengan hal yang berhubungan dengan kegiatan politik dan kegiatan negatif yang dapat merusak jiwa dan pikiran anak kita " jelasnya lagi.

Ketua ranting - 15/ Dolok Merawan, Ny. Jaswadi Barus berpesan kepada seluruh ibu ibu anggota Persit agar senantiasa memupuk hubungan silaturahmi diantara sesama keluarga besar anggota koramil.

Dalam kesempatan Ny.Jaswadi Barus mengatakan " Bantu suami untuk menghemat perbelanjaan kebutuhan rumah tangga dengan cara memanfaatkan pekarangan kita untuk dapat di tanami kebutuhan dapur, dengan cara menanam apotik hidup. Berupa cabe, jahe, kencur dan serai " ujarnya diakhir acara.(red)

Dugaan Korupsi Dinas PUPR Kabupaten Sergai Sangat Memprihatinkan


Kabupaten Sergai, Juru Warta Online

Kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjadi sorotan publik sebab permasalahan dugaan korupsi atas pekerjaan fisik di Dinas tersebut selalu terjadi berulang-ulang.

Permasalahan dugaan korupsi itu sudah menjadi permasalahan besar yang namun belum bisa dipecahkan sebab permasalahannya diduga bermuara pada aturan sistem pelaksanaan dan pengawasan dinilai lemah.

Seperti halnya permasalahan tahun 2016 atas dugaan kekurangan volume pada sepuluh paket pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum yang diduga merugikan keuangan Negara/Daerah mencapai 2,2 miliar rupiah. Begitu juga mengenai dugaan ketekoran kas Dinas mencapai 1,1 miliar rupiah menjadi fakta bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai diduga merupakan Satker Kabupaten Serdang Bedagai Terkorup yang belum tersentuh proses hukum.

Pernyataan ini disampaikan salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan” saat dikonfirmasi pihak awak media, menerangkan bahwa beberapa tahun ini pihak Pejabat Pemkab Serdang Bedagai terkesan nyaman dengan prilaku dugaan korupsi. Dimana S.Tambunan menerangkan bahwa pihak pejabat Sergai terkesan kebal hukum, hal itu disebabkan adanya indikasi oknum diduga kuat untuk melindungi, hingga kasus dugaan korupsi di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dibungkam.

Menyikapi permasalahan itu, pihak awak media yang tergabung dalam JOC Media Online sudah berulang kali melakukan konfirmasi pada beberapa Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai. Namun awak media selalu gagal untuk melakukan konfirmasi pada dinas terkait dan konfirmasi tertulis pun dilayangkan awak media juga tidak dijawab.

Pernyataan salah seorang oknum pegawai di Dinas PUPR berinisial “RZ” yang dihubungi melalui via telepon, menyatakan bahwa Kepala Dinas PUPR masih berada diluar kantor dan belum bisa memastikan jawaban tentang surat konfirmasi tertulis tersebut (6/2).

Rentetan permasalahan itu sudah memprihatinkan sebab dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Sergai juga terulang ditahun 2017 tetapi mengapa pihak penegak hukum masih bungkam dalam memproses kasus dugaan di Dinas PUPR ini. Apa Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan salah satu Kabupaten yang diduga bebas melakukan korupsi....??? (TIM)

Nyolong Cincin IRT, Bagong Dibekuk Team Pegasus Polsek Medan Helvetia

MEDAN, JWO- JM alias Bagong (18) warga Kelurahan Cinta Damai dibekuk Team Pegasus Polsek Medan Helvetia lantaran nekat mencuri perhiasan cincin emas milik Reni Hutagalung (34) di Jalan Pasar II Rel Link IV Kelurahan Tanjung Gusta, Kamis (7/2/2019).

Informasi yang dihimpun, penangkapan tersebut berawal ketika korban yang sedang memasak mendengar suara berisik dari dalam kamarnya.

Lantaran curiga dengan suara berisik tersebut, korban pun menuju ke kamarnya. Alangkah terkejutnya saat ia melihat orang lain tak dikenal sedang berada di dalam kamarnya, sontak korban pun berteriak "Maling...Maling..."

Karena kepergok, pelaku pun langsung melarikan diri. Tak terima, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia.

Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Trila Murni ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku dapat diringkus pihak kepolisian.

"Korban datang melapor, sesuai ciri-ciri yang disebutkan korban, kami berhasil meringkus pelaku," ungkapnya.

Trila menjelaskan bahwa dari pengakuan tersangka, ia sudah sepuluh kali melakukan aksi kejahatannya di sekitar TKP.

"Pelaku ini masuk dengan cara menjebol dinding rumah korban yang terbuat dari triplek dan berhasil mengambil 1 cincin emas milik korban," jelasnya.

Mantan Wakasat Lantas Polrestabes Medan ini menyebutkan bahwa pelaku yang telah berhasil menggasak emas korban sempat kembali mencuri di rumah korban.

"Jadi tersangka ini mencuri di rumah korban pada siang hari, kemudian esoknya hendak mencuri lagi namun kepergok sama korban," kata Trila.

Trila menambahkan jika cincin emas milik korban sudah dijualnya dan hasilnya telah ia habiskan untuk berfoya-foya.

"Tersangka dikenakan Pasal 363 jo 64 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.(Riz) yang

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sergai Menuai Dugaan Korupsi


(Ilustrasi Foto)

Kabupaten Sergai, Juru Warta Online

Kebijakan Pemkab Sergai untuk mengelola pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Pemkab Sergai bertujuan untuk memperluas basis PAD dan mengupayakan optimalisasi dana perimbangan agar PAD daerah yang dapat diperoleh secara proporsional dengan pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pokok-pokok kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah diupayakan melalui pos anggaran yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum APBD di tiap Tahunnya. Kebijakan itu diataur dalam Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fakta ini mengungkap kinerja pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sergai diduga menuai permasalahan terkait pelaksanaan pengelolaan piutang PBB-P2 di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sergai yang terjadi hampir tiap tahunnya. Permasalahannya menyangkut Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2016 dan 2015, dimana data temuan disajikan sebesar Rp35.746.282.780,00 dan Rp30.019.554.405,00 atau mengalami kenaikan sebesar 19,08%, hingga piutang PBB-P2 per 31 Desember 2016 sebesar Rp35.746.282.780,00.

Dalam LHP atas LK Pemkab Serdang Bedagai TA 2015 Nomor 48.B/LHP/XVIII.MDN/06/2015 tanggal 2 Juni 2016, mengemukakan permasalahan yaitu data piutang PBB-P2 per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.380.420.546,00 pada empat kecamatan yang diduga belum divalidasi dan jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 belum memadai.

Berdasarkan konfirmasi pada salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan” menyatakan bahwa sesuai data temuan menerangkan hasil pemeriksaan penatausahaan dan pengelolaan piutang PBB-P2, diketahui permasalahan tentang hasil verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 dari hasil peralihan kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi belum digunakan sebagai acuan dalam penerbitan SPPT.

Berdasarkan berita acara serah terima (BAST) peralihan piutang PBB-P2 KPP Pratama Tebing Tinggi Nomor BA 09/WPJ.26/KP.01/2013 tanggal 12 Februari 2013, diketahui piutang PBB-P2 yang diserahterimakan kepada Pemkab Serdang Bedagai sebesar Rp20.387.453.961,00. Semantara Pemkab Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data PBB, dengan Keputusan Bupati Nomor 178/970 Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 Tahun 2015.

Pernyataan Ketua Tim pelaksana “Kadis DPPKA dengan Wakil Ketua Kabid Bagi Hasil Pajak” menyatakan bahwa kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan pengelompokan objek PBB-P2 berdasarkan kondisi di lapangan. Verifikasi dilaksanakan di setiap kecamatan, dengan melibatkan kepala desa dan melaporkan hasil verifikasi data kepada koordinator sub tim pekerjaan lapangan yaitu Kabid Pendapatan.

Verifikasi itu dilaksanakan atas data piutang PBB-P2 per 31 Desember 2014 dengan mengelompokkan piutang ke dalam empat kategori yaitu: Kategori Objek pajak/subjek pajak yang secara nyata tidak ditemukan lokasinya di lapangan, Kategori Objek pajak yang memiliki satu atau lebih nomor objek pajak (NOP), sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari satu/ganda, Kategori Objek pajak yang diusulkan untuk pembetulan/mutasi dan Kategori Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas dan dilakukan penagihan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa hasil verifikasi tersebut belum digunakan sebagai dasar untuk penerbitan SPPT. Pada Tahun 2014 s.d. 2016, objek pajak/subjek pajak yang masuk dalam kategori 0 s.d. kategori 3 tetap diterbitkan SPPT. Jumlah SPPT yang diterbitkan Tahun 2014 s.d. 2016, masing-masing sebesar Rp9.772.735.472,00, Rp9.853.338.347,00, dan Rp14.759.565.754,00.

Pelaksanaan ini diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 14/PJ/2013 tentang Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB P2 yang Dilaksanakan oleh Tim, hingga permasalahan ini mengakibatkan Penyajian piutang PBB-P2 sebesar Rp35.746.282.780,00 dan penyisihan piutang PBB-P2 sebesar Rp18.502.533.505,95 tidak dapat diyakini kewajarannya. (TIM)