UMUM

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

JURU WARTA ONLINE

Ciptakan Kekondusifan di Bulan Puasa, Kapolres Belawan Bagikan Takjil ke Pengendara

BELAWAN, JWO- Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP H Ikhwan Lubis SH MH dan PJU serta Ibu-ibu Bhayangkari melaksanakan giat bagi-bagi takjil gr...

Header Ads

VIDEO

NASIONAL

KRIMINAL

POLITIK & HUKUM

DAERAH

OLAHRAGA

KESEHATAN

» » Proklamasi K Naibaho : Perikanan Merupakan Potensi Ekonomi

MEDAN, JWO- Fraksi Partai Gerindra Kota Medan meminta agar pemerintah Kota Medan tetap meningkatkan pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meski peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan sudah di cabut, Jumat (10/8/2018).

Hal ini di utarakan oleh fraksi Partai Gerindra melalui Proklamasi K Naibaho saat membacakan pandangan fraksi tentang pencabutan perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, pada sidang paripurna, Rabu,(8/8/18).

Anggota DPRD Kota Medan ini menambahkan, Fraksi Partai Gerindra menerangkan, Pemko Medan sebagai daerah yang sebagian wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber PAD dalam rangka menunjang pembangunan.

Mekanisme pelaksanaan pembahasan Ranperda ini tetap berpedoman dengan ketentuan pasal 72 sampai dengan pasal 75 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan produk hukum daerah. Termasuk juga dengan Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin usaha perikanan yang diajukan oleh Pemko Medan.

Fraksi Gerindra berpendapat bahwa, pencabutan perda Kota Medan tersebut memang jelas akan mengurangi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Medan. Fraksi Partai Gerindra berharap agar Pemko Medan tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan.

“Meski nantinya Perda Nomor 1 Tahun 2014 ini di cabut, fraksi Gerindra ingin memastikan bahwa Pemko Medan tidak mengabaikan tugas dan fungsi mendampingi untuk meningkatkan daya tangkap. Pada intinya fraksi Gerindra sangat mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya Nelayan yang sering jadi objek kebijakan pemerintah tidak ada alasan bagi Fraksi Gerindra untuk tidak mendukung kebijakan pencabutan perda ini,” kata Proklamasi Naibaho.

Meskipun Perda ini dicabut, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan memita agar pelayanan di tempat pelelangan ikan (TPI) tetap maksimal dan di tingkatkan, serta memberikan bantuan alat tangkap ikan yang mumpuni kepada nelayan, sehingga bias meningkatkan penghasilan nelayan.

Dalam laporan keuangan Pemko Medan tahun 2016, tercantum sebagai pembanding, bahwa restribusi izin usaha perikanan menyumbang PAD sebesar Rp. 35,083 juta Tahun 2015. Namun Pada APBD 2016, proyeksi PAD di sektor ini menjadi nol.

“Pemko Medan harus mempersiapkan langkah-langkah setelah pencabutan perda tersebut. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, pemko Medan hanya berwenang terhadap Kapal Perikanan berukuran lima GT ke bawah, yang dikategorikan nelayan kecil, dimana kewajiban izin digantikan dengan bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) dan dalam penerbitannya tidak dikenakan biaya,” sebut perwakilan fraksi Gerindra, Proklamasi Naibaho.

Sebagaimana disampaikan oleh walikota Medan adapun jumlah kapal perikanan berukuran dibawah 10 GT yaitu; ukuran 5 GT kebawah sebanyak 1.572 UNIT, ukuran 5-10 GT 265 unit (Kewenangan Provinsi) dengan jumlah keseluruhan 1.837 unit estimasi dana alokasi khusus untuk kompensasi.(Riz)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply