“Jika ada anggota Dewan yang juga ikut bermain proyek, bagaimana nanti untuk mengawal proyek tersebut terlaksana dengan baik, jika proyek tersebut adalah juga milik oknum anggota DPRD. Maka dipastikan pengawasan institusi-institusi pemerintah akan lemah terhadap proyek tersebut,” ungkapnya.
Andi menambahkam, selain anggota DPRD Kota Medan, institusi TNI/Polri dan Kejaksaan juga diharapkan tidak ikut-ikutan bermain proyek, sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
“Jika ada temuan dan laporan terkait tindak pidana korupsi terkait proyek di lapangan maka, baik Kejaksaan, TNI dan Polri dapat segera menindaklanjutinya, sebab institusi ini tidak ikut terlibat dalam proyek,” tegas Andi.
Kita juga berharap agar seluruh pelaksanaan proyek di Kota Medan dapat berjalan dengan bersih maksimal, dan kepada instansi pemerintah untuk tidak membuka peluang untuk korupsi, sebab, banyak sekali pembangunan infrastruktur jalan di Kota Medan baru dikerjakan sudah hancur dan berlobang. Sementara, anggaran yang di gelontorkan oleh negara untuk itu sangatlah besar.
Andi juga menyinggung mengenai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk benar-benar melaksanakan fungsinya, dan jika ada di temukan indikasi penyelewangan pada pengerjaan proyek agar segera turun melakukan uji petik dilapangan.
“Kita mintakan kepada Pimpinan Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Walikota Medan untuk memaksimalkan kinerja pengawasan anggotanya melalui inspektorat, dan dapat bekerjasama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,” jelas Wakil Rakyat dari Dapil II (dua) ini.(Riz)
Tidak ada komentar: