UMUM

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

JURU WARTA ONLINE

Keliling Berpatroli, Team Pegasus Polsek Sunggal Ringkus 2 Pelaku Jambret

SUNGGAL, JWO- Team Pegasus Polsek Sunggal meringkus dua orang pelaku jambret yang beraksi di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kelurahan Sei Sik...

Header Ads

VIDEO

NASIONAL

KRIMINAL

POLITIK & HUKUM

DAERAH

OLAHRAGA

KESEHATAN

» » KPU Sumut Gelar Diskusi Bersama Wartawan Terkait Distribusi Logistik Pilgubsu

MEDAN, JWO- KPU Sumut melaksanakan diskusi bersama wartawan tentang Distribusi Logistik Pilgubsu, di Kafe Nongkrong, Jalan Samanhudi Medan, Senin (28/5/2018).

Acara tersebut sekaligus buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan penetapan teknis keberangkatan prestour.

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea MSi yang bertindak sebagai narasumber bersama Shohibul Anshor Siregar, Rencananya 30 Mei 2018, seluruh surat suara Pilgubsu berjumlah 9.291.800 untuk disebarkan di 27.478 TPS se-Sumut mulai didistribusikan ke-33 kabupaten/kota.

Surat suara yang dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.050.483 ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang.

“Setibanya di daerah tujuan, KPU kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara,” ujar Mulia.

Diprediksi awal Juni seluruh surat suara yang dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota.

Dalam pencetakan ini, langsung dipantau oleh Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain.

Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon (paslon) Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) menyepakati dummi atau format baku kertas suara Pilgubsu 2018, sekaligus menyosialisasikan specimen surat suara Pilgubsu di Kantor KPU Sumut, Senin (14/5/2018) lalu.

Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya, demikian disampaikan Mulia.

Sementara Shohibul Ansor Siregar menyoroti munculnya peluang-peluang terjadinya penyelewengan terutama di daerah-daerah terpencil yang pengawasannya sangat terbatas. Demikian pula ketepatan dan jumlah kertas suara yang sampai ke daerah dimaksud.

“Saya khawatir soal waktu bahkan jumlah sampai ke desa-desa terpencil sangat rawan, perlu menjadi perhatian serius KPU di Kapupaten/Kota atau pihak-pihak terkait untuk itu,”ujar pakar Sosiologi Antropologi UMSU itu.(Riz)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply