Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa permasalahan tersebut akan tetap diselesaikan.
“Persoalan ini akan tetap jadi atensi kita dan kita tindaklanjuti menyelesaikannya,” ungkapnya.
Namun politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengungkapkan pihaknya mengalami kendala dalam melakukan pemanggilan terhadap pihak MSDC, dikarenakan tidak adanya laporan atau pengaduan masyarakat secara tertulis ke DPRD Medan atau ke Komisi A.
“Selama ini kita akui yang ada hanya pengaduan secara lisan, dan tak ada secara tertulis. Sehingga kita belum bisa memanggil pihak MSDC untuk minta penjelasan terkait dengan permasalahan ini,” jelasnya.
Sebab, lanjut Andi, pimpinan DPRD Kota Medan tak mau mengeluarkan surat pemanggilan kepada pihak MSDC jika tak ada pengaduan atau laporan tertulis dari masyarakat kepada DPRD Medan.
“Karena sesuai aturan, Komisi A tidak bisa melakukan pemanggilan langsung. Semuanya harus melalui pimpinan. Jadi karena tidak ada laporan tertulis dari warga, pimpinan pun tidak mau melakukan pemanggilan,” sebutnya.
Namun begitu, tambah Andi, pihaknya dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kapolrestabes untuk meminta masukan terkait masalah sertifikat ini.
“Selain masalah sertifikat dan pengurusan SiM tersebut, kita juga ingin bertukar pikiran soal rencana pembentukan Polsek Tuntungan,” kata Andi.
Seperti diberitakan sebelumnya, setiap warga yang hendak mengurus SIM harus melengkapinya dengan sertifikat dari MSDC dengan harus membayar Rp 400 ribu lebih, dan biasanya lulus ujian pengurusan SIM.
Di sisi lain, kewenangan pihak MSDC sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat, sehingga terkesan adanya monopoli. (Riz)
Tidak ada komentar: