MEDAN, JWO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Rapat Kordinasi dan Coffee Morning Pemangku Kepentingan sebagai Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Santika, Jumat (15/12/2017).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Mulia Banurea menyebutkan sejumlah kendala yang diperkirakan akan mempengaruhi pesta demokrasi di Sumatera Utara, baik pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota di Sumut pada 27 Juni 2018 dan juga Pilgubsu nantinya.
"Adanya potensi masalah terkait sekitar 1,7 juta warga Sumut yang tak memiliki KTP Elektronik (e-KTP) sehingga terancam tidak bisa memilih," ungkapnya.
Mulia mengatakan suhu politik Sumut diperkirakan memanas saat Pilkada 2018 karena selain pemilahan gubernur dan wakil gubernur bersamaaan di 8 kabupaten dan kota ada pemilihan kepala daerah.
"Daerah yang pemilihan kepala daerah termasuk daerah yang diperkirakan panas yakni Kabupaten Dairi dan Deliserdang. KPU ingin memastikan hak pilih warga tidak terabaikan agar tidak timbul masalah di awal proses pemilihan berlangsung," jelasnya.
Mulia menjelaskan bahwa dari jumlah penduduk Sumut 14,7 juta jiwa, terdata jumlah penduduk wajib yang memiliki KTP-elektronik hanya 10,3 juta jiwa.
"Jumlah penduduk yang sudah terekam e-ktp baru 8,6 juta jiwa atau 82,86 persen. Jumlah penduduk yang belum terekam e-ktp 1,7 juta jiwa atau 17,14 persen dan yang sudah direkam tapi belum bisa dicetak e-ktp nya masih 78.718 jiwa," sebut Mulia.
Selain soal data pemilih, KPU Sumut mulai khawatir karena pegawai sekretariat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum menerima surat keputusan yang diterbitkan sekretaris daerah.
"Seharusnya petugas PPK dan PPS di kabupatan dan kota yang daerahnya ikut Pilkada 2018 yakni Kabupaten Langkat, DeliSerdang, Dairi, Batubara, Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sudah menerima SK dari Sekda sebagai bentuk jaminan honor mereka ditampung APBD masing-masing," kata Mulia.(Riz)
JURU WARTA ONLINE
Laka Maut di Jalan Lintas Tebing Tinggi-Pematang Siantar, Dirlantas Polda Sumut Turun Olah TKP
SUMUT, JWO- Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Utara langsung melakukan olah TKP pasca Kecelakaaan Lalu Lintas (Laka Lantas) an...

JURU WARTA ONLINE's Admin
We are.., This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular Post
Popular
-
JWO| Tebingtinggi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tebingtinggi, Drs H Pardamean Siregar tidak menyangkal, saat ditanya soal rekom ijin s...
-
1. Pendahuluan Load cell adalah alat yang mengeluarkan signal listrik proporsional dengan gaya / beban yang diterimanya. Load cell banyak d...
-
Simalungun Sumut - Sesui surat LPA Kabupaten Simalungun yang ditujukan pada DPP Partai Nasdem dengan nomor 55/B/DPC/LPA-Simal/V/2019,yan...
-
LABUHAN, JWO- Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edy Safari SH bersama Tim gabungan dari Polres Pelabuhan Belawan dan Babinsa Koramil 11 Medan ...
-
SUMUT, JWO- Pasukan Dalmas Polresta Deli Serdang digembleng latihan pengendalian massa (Dalmas) lanjutan dalam rangka menghadapi Pilkada Sum...

Labels
Budaya
BUMN/BUMD
DAERAH
Deli Serdang 3
DPRD Medan
DPRD Tebing Tinggi
EKONOMI
headline
hukum
INTERNASIONAL
kabupaten tapanuli utara
KESEHATAN
kota pematangsiantar
KRIMINAL
kuliner
label 1
labuhan batu
Medan
NASIONAL
OLAHRAGA
Pemko Medan
PENDIDIKAN
perspektif
PIKIRAN RAKYAT
Politik
POLITIK & HUKUM
Religi
Serba-Serbi
sergai
simalungun
sipispis
tebing tinggi
tebingtinggi
TEKNOLOGI
UMUM
WISATA

Tidak ada komentar: