Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Mulia Banurea menyebutkan sejumlah kendala yang diperkirakan akan mempengaruhi pesta demokrasi di Sumatera Utara, baik pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota di Sumut pada 27 Juni 2018 dan juga Pilgubsu nantinya.
"Adanya potensi masalah terkait sekitar 1,7 juta warga Sumut yang tak memiliki KTP Elektronik (e-KTP) sehingga terancam tidak bisa memilih," ungkapnya.
Mulia mengatakan suhu politik Sumut diperkirakan memanas saat Pilkada 2018 karena selain pemilahan gubernur dan wakil gubernur bersamaaan di 8 kabupaten dan kota ada pemilihan kepala daerah.
"Daerah yang pemilihan kepala daerah termasuk daerah yang diperkirakan panas yakni Kabupaten Dairi dan Deliserdang. KPU ingin memastikan hak pilih warga tidak terabaikan agar tidak timbul masalah di awal proses pemilihan berlangsung," jelasnya.
Mulia menjelaskan bahwa dari jumlah penduduk Sumut 14,7 juta jiwa, terdata jumlah penduduk wajib yang memiliki KTP-elektronik hanya 10,3 juta jiwa.
"Jumlah penduduk yang sudah terekam e-ktp baru 8,6 juta jiwa atau 82,86 persen. Jumlah penduduk yang belum terekam e-ktp 1,7 juta jiwa atau 17,14 persen dan yang sudah direkam tapi belum bisa dicetak e-ktp nya masih 78.718 jiwa," sebut Mulia.
Selain soal data pemilih, KPU Sumut mulai khawatir karena pegawai sekretariat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum menerima surat keputusan yang diterbitkan sekretaris daerah.
"Seharusnya petugas PPK dan PPS di kabupatan dan kota yang daerahnya ikut Pilkada 2018 yakni Kabupaten Langkat, DeliSerdang, Dairi, Batubara, Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sudah menerima SK dari Sekda sebagai bentuk jaminan honor mereka ditampung APBD masing-masing," kata Mulia.(Riz)
Tidak ada komentar: