Berkaitan dengan hal ini, data KPU menunjukkan partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2014 lalu sebenarnya lebih besar ketimbang pemilih laki-laki. Persentasenya dari 78 persen partisipan, 51 persennya adalah pemilih perempuan. Di kabupaten Nias sendiri persentase pemilih perempuan sebanyak 53 persen, namun jumlah perempuan yang mengisi kursi parlemen masih sangat rendah.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sudah ada kebijakan yang mengatur bahwa kepengurusan dalam tiap partai politik harus mencakup 30 persen perempuan. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu.
Selain itu, kebanyakan pemilih perempuan masih cenderung memilih calon pemimpin laki-laki ketimbang perempuan. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya perempuan di kursi lembaga-lembaga politik.
"Padahal kalau yang 53 persen suara perempuan itu digunakan untuk memilih calon pemimpin perempuan juga, pasti akan banyak perempuan mengisi kursi lembaga politik," kata Evi.
Evi berpendapat hal tersebut menyebabkan sulitnya aspirasi kalangan perempuan tersalurkan di ranah politik. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan, pikiran dan perasaan kalangan pemilih perempuan berbeda dengan laki-laki.
"Aspirasi kaum perempuan akan lebih baik dan terpenuhi jika disampaikan oleh pemimpin perempuan juga," ucapnya.
Evi juga menyampaikan masalah sedikitnya kuantitas perempuan dalam lembaga politik, harus diimbangi dengan kualitas kepemimpinanya.
"Kalaupun tidak banyak, setidaknya mampu menyuarakan aspirasi dengan lantang," ujarnya.(Riz)
Tidak ada komentar: